Site Overlay

PKS: Jangan Mempertaruhkan Pendidikan Bangsa Cuma Demi Segelintir Pasal di RUU Cipta Kerja

jpnn. com , JAKARTA – Pengantara Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak supaya klaster pendidikan dicabut seluruhnya dari substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Menjadikan Lapangan Kerja atau RUU Cipta Kerja.

Fikri menguatkan semua substansi terkait pendidikan termasuk yang mengubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dicabut. “Karena sudah menyimpang dari hakikat pendidikan dalam konstitusi kita, ” katanya, Rabu (2/8).

Fikri mencari adanya unsur pemaksaan pendidikan menjadi lebih liberal di dalam RUU Cipta Kerja dengan mengubah pasal-pasal di dalam UU yang mengurusi pelajaran tersebut.

Mengaji Juga:

“Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi kita, masa depan bangsa ini jangan dipertaruhkan hanya segelintir pasal dalam RUU Cipta Kerja, ” ucapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tegas menolak segala bentuk justifikasi atas liberalisasi pendidikan, apalagi dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU Membikin Kerja.

“Bahkan preambule konstitusi UUD 1945 kita langsung menyebut soal kewajiban pemerintah, salah satunya untuk mencerdaskan kesibukan bangsa yaitu dengan menyelenggarakan bentuk pendidikan nasional bukan melepasnya secara komersil, ” kata Fikri.

Baca Juga:

Selanjutnya, kewajiban pemerintah juga tertulis pada Pasal 31 UUD 1945.   Pasal 31 Ayat 3 menuturkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan kepala sistem pendidikan nasional, yang memajukan keimanan dan ketakwaan serta budi bahasa mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan peraturan. ”

Tatkala Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 menyebutkan “Pemerintah memajukan kemahiran pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan perserikatan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ”