Site Overlay

Negeri Masih Percaya Lapindo Bersedia Bayar Utang

jpnn. com , JAKARTA – Kewajiban bani usaha Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo pada pemerintah terkait penanggulangan kesengsaraan lumpur, hingga kini belum juga dipenuhi.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengutarakan, pemerintah masih terus berusaha menagih kewajiban Lapindo.

“Sampai secara saat ini belum ada pembayaran dari pihak LBI/PT LMJ. Pemerintah akan tetap melakukan penagihan kepada LBI/PT LMJ sesuai perjanjian dengan disepakati, ” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/5).

Baca Selalu:

Terkait penanggulangan kematian lumpur, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp 781, 68 miliar, namun pinjaman yang ditarik dari negeri sebesar Rp 773, 8 miliar.

Mengutip hasil audit BPK tahun 2019, pemerintah mencetak hingga 31 Desember 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada negeri sebesar Rp 1, 91 triliun.

Sesuai kesepakatan antara pihak Lapindo dengan pemerintah, seharusnya utang tersebut harus telah dilunasi pada 2019 awut-awutan.

Mengucapkan Juga:

Namun, kenyataannya hingga kini, pihak Lapindo belum juga memenuhi kewajibannya.

Meskipun demikian, menurut Yustinus Prastowo, saat ini belum waktunya membicarakan langkah lanjutan.