Site Overlay

Gus Menteri Beberkan Alasan Penerbitan PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes

jpnn. com , JAKARTA – Gajah Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengutarakan Peraturan Pemerintah (PP) Cetakan 11 tahun 2021 diterbitkan agar Badan Usaha Hak Desa (BUMDes) bisa langsung menjalankan usaha.

Peraturan itu merupakan entitas badan hukum sehingga BUMDes bisa menjalin kerja sepadan dengan badan hukum asing seperti PT, CV, & Koperasi hingga melakukan pinjaman ke perbankan.

PP 11/2021, logat Abdul Halim, merupakan cara dan kesepahaman mengenai insentif retribusi dan perpajakan untuk BUMDes.

Baca Juga:

“Kalau ulama milik desa boleh dimintai retribusi, kalau itu timah milik dan dikelola sebab pemerintah pusat atau negeri daerah, ya, nggak boleh, ” kata pria yang akrab disapa Gus Gajah, Kamis (27/5).

BUMDes sebagai badan norma tidak dapat dibubarkan, memperbedakan hanya boleh dihentikan kegiatan usahanya.

Penasehat, pelaksana operasional, serta pengawas tidak serta merta dapat dilaporkan ke amtenar penegak hukum (APH).

Baca Serupa:

“Jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh BUMDes harus diputuskan melalui musyawarah dukuh, ” ucap Gus Gajah.

Bertambah lanjut, dengan adanya sistem itu, BUMDesa dapat dibantu langsung atau melalui APBDesa, seperti yang sudah berjalan sebelum pengaturan tersebut.