Site Overlay

40 Kementerian dan Lembaga Awasi Pemberian Otsus Papua

jpnn. com , JAKARTA – Pemimpin Joko Widodo telah mengeluarkan Arahan Presiden (Inpres) Nomor 9 Tarikh 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Ketenteraman di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 lalu.

Pemerhati Papua dan Politik Internasional Prof Imron Cotan menilai bahwa adanya Inpres ini bisa membantu kelanjutan infrastruktur dua wilayah provinsi pada Papua, sehingga ada pemerataan pendirian di Indonesia.

Baca Juga:

“Dana otonomi khusus (otsus) dikonsentrasikan empat sektor startegis berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus Cetakan 21 Tahun 2021 yang padahal direvisi. Sekarang ini UU itu sedang direvisi, itu mengenai urusan tentang alokasi dari dana istimewa tersebut. Inpres ini yang mengontrol penggunaan dana khusus, ” kata pendahuluan Imron Cotan saat webinar tentang Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Anak buah Papua, Jumat (23/10).

Ia mengatakan, dana alokasi khusus untuk dua wilayah di Papua itu juga sudah diputuskan oleh pemerintah naik menjadi 2, 5 persen dari 2 persen.

Dana perkiraan ini, lanjut dia, akan tiba pada anggaran yang akan muncul.

Baca Selalu:

“Penggunaan dana ini akan dikawal oleh Inpres Nomor 9 Tarikh 2020. Baru satu bulan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kita (masyarakat, red) berharap biar pengawasan ini lebih ketat, ” kata Imron.

Dalam Inpres ini, sambung Imron, juga terdapat perintah Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan lembaga negara untuk mengawal dana anggaran khusus di dua wilayah Papua.